Profil

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Selatan dikelola oleh satuan organisasi perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini didasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016. SOPD ini memiliki tugas pokok, fungsi dan tata kerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 Tanggal 16 Desember 2016 yaitu sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sesuai dengan Peraturan Derah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025, disebutkan bahwa arah umum pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Selatan bidang ekonomi diarahkan untuk tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong : i) pencapaian taraf hidup ekonomi masyarakat yang tinggi ; ii) pencapaian pemerataan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat; iii) penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, dan iv) penurunan jumlah penduduk miskin.

Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menurunkan angka kemiskinan diarahkan ke dalam bentuk peningkatan kesejahteraan penduduk miskin. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dilaksanakan dalam berbagai kebijakan lintas sektor yang mengarah pada penciptaan kesempatan usaha lagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.